Sunday, August 25, 2013

Sejarah kota jakarta

1.sejarah singkat kota DKI jakarta

perhatian saya adalah pemula dalam dunia per blog kan jadi jika postingan saya kurang bagus atau jelek mohon maaf

Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit.

Sejarah1
Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lilngkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan , yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.* Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
     * 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan
        sebagai hari jadi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
     * 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad
        Batavia.
     * 1 April 1905 berubah nama menjadi 'Gemeente Batavia'.
     * 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
     * 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
     * September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
     * 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Stad
        Gemeente Batavia.
     * 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praj'a Jakarta.
     * 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja
        Djakarta Raya.
     * Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah
        Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
     * 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota
        Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.
     * Tahun1999, melalaui uu no 34 tahun 1999 tentang pemerintah provinsi daerah khusus
        ibukota negara republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi
        pemerintah provinsi dki Jakarta, dengan otoniminya tetap berada ditingkat provinsi dan
        bukan pada wilyah kota, selain itu wiolyah dki Jakarta dibagi menjadi 6 ( 5 wilayah
        kotamadya dan satu kabupaten administrative kepulauan seribu)


2.permasalahan di kota jakarta

Pada dasarnya, masalah Provinsi DKI Jakarta dapat dikategorikan dalam 2 hal, yaitu :




1.     Masalah kota yang tidak dapat dilepaskan dari masalah nasional secara keseluruhan bahkan menjadi bagian dari masalah nasional, diantaranya :
·         Masih terjadinya konflik sosial politik
·         Masih lemahnya penegakan hukum
·         Kebebasan tak terkendali dan unjuk kekuatan anarkis
·         Lambatnya pemulihan ekonomi daerah
·         Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan
·         Belum memadainya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah
2.    Masalah kota yang bersifat khas dan menonjol dan hanya menjadi masalah serius di daerah perkotaan khususnya DKI Jakarta, diantaranya :
·         Masih terjadinya ancaman bahaya banjir
·         Belum tertanganinya secara baik sampah kota
·         Belum tertibnya masalah kota
·         Meningkatnya pedagang K-5 dan PMKS
·         Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
·         Keterbatasan daya dukung lahan dan lingkungan hidup kota
Permasalahan Kota Jakarta di berbagai bidang :
1.     Bidang Hukum,Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa
Kondisi penegakan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta walaupun mulai mendapat perhatian dari semua pihak tetapi belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Disamping belum banyak produk hukum seperti Perda yang dihasilkan era reformasi, terhadap produk-produk hukum yang ada juga belum dilakukan evaluasi apakah masih relevan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi. Oleh karenanya perlu segera dilakukan langkah-langkah inventarisasi terhadap Perda-perda yang diprioritaskan dan sangat mendesak untuk dilakukan revisi. Sementara itu penciptaan rasa aman di masyaakat masi perlu ditingkatkan. Kejahatan, baik jumlah maupun kualitasnya relative meningkat dan terjadi hampir di semua wilayah. Keadaan ini makin diperburuk dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kondisi demikian mengakibatkan penegakan dan perlindungan hukum masih pada tingkat yang belum memadai. Kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum berada ada titik yang sangat rendah. Kondisi ini menyulitkan posisi pemerintah daerah dalam penegakan ketentaraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum dan perwujudan budaya hukum serta penegakan ketentraman dan ketertiban mesyarakat menjadi sangat penting.
Program pembangunan :
·         Pengembangan peraturan perundang-undangan daerah
·         Peningkatan kesadaran hukum
·         Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum
·         Peningkatan ketentraman dan ketertiban
·         Peningkatan peran serta masyarakat dalam tramtibmas dan penanggulangan bencana
·         Pengembangan sarana dan prasarana tramtib dan penanggulangan bencana
·         Pemantapan integrasi bangsa dan HAM
·         Pengembangan hubungan antar lembaga kemasyarakatan
2.    Bidang Pemerintahan
Reformasi dan tuntutan masyarakat yang berkembang menghendaki perubahan total pada sikap dan perilaku aparat pemerintahan daerah baik dalam menjalankan fungsi pelayanan public maupun fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perangkat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjalankan fungsi tersebut dipandang belum optimal. Pertama, kelembagaan dan ketatalaksanaan belum bekerja secara efisien dan efektif sehingga memrlukan peningkatan kapasitas. Kedua, kualitas SDM aparatur pemerintah daerah masih belum memadai dan hal ini tentunya menyangkut pula masalah disiplin, etos kerja, motivasi, tanggung jawab, bahkan penerapan “reward and punishment”. Ketiga, sarana dan prasarana yang penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Disamping itu, pemeliharaan dan rasa memiliki sarana dan prasarana pada sebagian aparatur masih kurang. Dengan demikian secara keseluruhan diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dan perangkatnya untuk mampu memenuhi :
1.     Penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien
2.    Fungsi pelayanan publik yang optimal
3.    Penyediaan prasarana dan sarana umum yang merata bagi semua lapisan masyarakat
Program pembangunan :
·         Pengembangan otonomi daerah
·         Pengembangan pemerintahan tingkat provinsi
·         Pengembangan pemerintahan tingkat kotamadya
·         Penataan administrasi pertanahan
·         Peningkatan administrasi kepegawaian
·         Peningkatan pengawasan fungsional
·         Penataan organisasi dan ketatalaksanaan
·         Dll
3.    Bidang Ekonomi
Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan terobosan untuk mengatasi krisis ekonomi namun hasilnya belum memadai, dimana roda perekonomian belum berjalan sebagaimana mestinya. Kesenjangan ekonomi baik antar pelaku ekonomi maupun antar golongan pendapatan masih cukup tajam dan terjadi pada segala aspek kehidupan, sehingga struktur dan fundamental ekonomi sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi. Lambatnya pemulihan ekonomi telah menyebabkan angka pengangguran masih tetap tinggi. Selain itu peningkatan angka pengangguran juga disebabkan oleh tekanan angkatan kerja baru, serta masih berlangsungnya urbanisasi pada kelompok usia kerja.
Walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, tetapi sesungguhnya potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta cukup baik bahkan tidak tersaingi oleh provinsi-provinsi lain, karena disamping sebagai ibukota negara Jakarta juga merupakan pusat perdagangan dan jasa. Jakarta juga memiliki potensi sumber daya perikanan, industry, pariwisata dan sumber daya manusia berkualitas yang belum diberdayakan secara lebih terarah. Apabila potensi-potensi ini dipadukan dengan pengembangan UKM, maka Jakarta akan memiliki struktur dan fundamental ekonomi yang lebih sehat dan dinamis, baik dalam penciptaan pendapatan, perluasan kesempatan kerja maupun keseimbangan sosial.
Program pembangunan :
·         Pengembangan produk pariwisata
·         Pengembangan pasar pariwisata
·         Pengembangan sarana dan pelayanan pariwisata
·         Penataan, penguatan basis industry dan perdagangan
·         Penataan, pengembangan produk industry dan perdagangan
·         Pengembangan ekspor
·         Peningkatan pelayanan penanaman modal dan usaha swasta lain
·         Pemberdayaan asset daerah
·         Pengembangan kewirausahaan
·         Dll
4.    Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Krisis ekonomi, membengkaknya pengangguran, dan merosotnya pendapatan masyarakat telah menyebabkan semakin banyaknya keluarga yang tidak dapat lagi membiayai pendidikan putra-putrinya terutama pada pendidikan tingkat SLTA keatas. Akibatnya jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah semakin besar dan mereka terpaksa bekerja untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga, yang sangat kontra-produktif dengan program wajib belajar 9 tahun. Di dunia pedidikan sendiri, keadaannya belum mendukung tercapainya proses belajar mengajar yang lebih baik. Walaupun tidak sedikit dari pelajar yang berprestasi baik, tetapi sesungguhnya masih banyak kasus-kasus tawuran pelajar yang menjurus pada tindak kriminal. Dengan demikian, bidang pendidikan memerlukan perhatian serius dan menyeluruh, agar semua anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan 9 tahun bahkan 12 tahun sekaligus menata kembali sistem manajemen pendidikan sesuai dengan perkembangan otonomi daerah.
Di bidang kesehatan, golongan masyarakat yang kurang mampu, karena pendapatan dan kesejahteraan yang rendah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Mereka lebih memfokuskan sumber penghasilannya pada pemenuhan kebutuhan pangan daripada kesehatannya. Disamping itu lingkungan perumahan yang tidak sehat, sebagian karena tinggal di pemukiman kumuh, menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat menjadi rendah dan rentan terhadap berbagai wabah penyakit.  Fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama yang menyangkut puskesmas, RSUD, dan penangana gawat darurat, agar pelayanan kesehatan dapat merata melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mutu yang makin baik.
Program pembangunan :
·         Pengembangan pendidikan sekolah tingkat dasar
·         Pengembangan pendidikan luar sekolah (PLS)
·         Pengembangan pendidikan sekolah tingkat menengah umum dan kejuruan
·         Pengendalian dan peningkatan informasi perguruan tinggi
·         Pengembangan perpustakaan
·         Peningkatan kesehatan masyarakat
·         Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
·         Penanganan gawat darurat
·         Perbaikan kebijakan dan manajemen kesehatan
5.    Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Kependudukan  sebenarnya merupakan basis utama dan focus dari segala persoalan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sector terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan. Di bidang kependudukan, persoalan yang menjadi tantangan adalah belum tertibnya administrasi kependudukan yang menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dan terkini mengenai bidang kependudukan. Padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk perencanaan berbagai aspek kependudukan, termasuk perencanaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, ketentraman dan ketertiban, dan sebagainya. Penyuluhan masalah tertib administrasi kependudukan harus makin ditingkatkan dengan menggunakan teknologi maju, apabila Provinsi DKI Jakarta tidak ingin menjadi wilayah yang padat dan kumuh dengan daya dukung lingkungan hidup perkotaan yang semakin berkurang.
Di bidang ketenagakerjaan, persoalan utama yang dihadapi adalah belum seimbangnya penyediaan lapangan kerja dengan mereka yang membutuhkan pekerjaan. Akibatnya tingkat pengangguran cenderung masih tinggi, itupun sebagian sudah ditampung ke dunia kerja melalui sector informal. Persoalan kedua adalah kualitas tenaga kerja yang masih rendah dan sebagian merupakan pendatang dengan pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai.
Program pembangunan :
·         Pengendalian kependudukan
·         Pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
·         Pengembangan kesempatan kerja
·         Perlindungan dan pengendalian tenaga kerja
·         Peningkatan produktivitas tenaga kerja
6.    Bidang Sarana dan Prasarana Kota
Persoalan menonjol yang memerlukan perhatian serius berkaitan dengan prasarana dan sarana publik adalah :
-      Belum berhasilnya penataan pemukiman kumuh
-      Bencana banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi langganan
-      Belum tertanganinya masalah sampah
-      Belum memadainya fasilitas jalan, jembatan laying dan trotoar
-      Masih buruknya sistem transportasi umum
-      Belum optimalnya penataan ruang dan peruntukan penggunaan lahan
-      Masih buruknya prasarana dan sarana pelayanan publik
-      Belum optimalnya penerangan jalan umum terutama dipinggiran kota
Mengatasi permasalahan banjir, disamping terus mengupayakan pembangunan sistem makro penanganan banjir dan mengoptimalkan kinerja sistem pengendali banjir yang ada, upaya mengatasi banjir pada daerah-daerah langganan banjir tetap menjadi perhatian utama. Bersamaan dengan itu juga masih perlu ditingkatkan upaya pemisahan antara saluran air baku dan air limbah.
Permasalahan transportasi yang dialami di Jakarta adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum. Untuk memelihara kinerja sistem angkutan yang ada agar tetap berfungsi secara optimal, maka selain pembangunan infrastruktur baru, diperlukan peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan yang ada, perbaikan manajemen lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan umum. Upaya-upaya kearah pembangunan sistem angkutan umum missal (MRT) harus tetap menjadi perhatian walaupun tidak dapat direalisasikan dalam jangka pendek, untuk itu perlu dikembangkan solusi interim melalui penerapan sistem busway.
Disamping penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, kesadaran masyarakat dan tanggung jawab publik juga dituntut untuk ikut memelihara sarana dan prasarana yang ada.
Program pembangunan :
·         Pembangunan prasarana jaringan utilitas
·         Penerangan jalan dan tempat umum
·         Peningkatan sarana keindahan kota
·         Peningkatan pelayanan air limbah
·         Peningkatan layanan air bersih
·         Pengendalian banjir
·         Peningkatan drainase kota
·         Pengembangan jaringan jalan dan jembatan
·         Pengembangan sarana dan fasilitas perhubungan
·         Pengembangan pelayanan angkutan umum


3.perkembangan kota jakarta di masa yang akan datang





PEMPROV DKI Jakarta menyusun tata ruang wilayah untuk tahun 2010-2030. Bagi warga Jabodetabek yang ingin mengetahui tata ruang ibukota negara ini bisa mengkunjungi Jakarta City Planning Gallery (JCPG) yang terletak di lantai III, Gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat.
TCPG sudah berkem -bang menjadi pusat | studi bagi pemerintah Satri berbagai daerah. Sejumlah daerah sudah melakukan studi dan kunjungan ke JCPG antara lain dari Pemda Bali, Pemda Jateng dan lainnya.Di galeri ini dipamerkan wajah Jakarta sejak tahun 1965, hingga wajah Kota Jakarta tahun 2030. Gambarannya berupa maket dan audio visual. Manfaat bagi pengunjung setidaknya berupa pengetahun mulai dari masa lalu tempat tinggalnya, hingga kelak menjadi apa tentang per-mukirnannya itu.
Diketahuinya peruntukan lahan atau perkembangan kota masa mendatang, sangat penting. Berbekal pengetahuan itu, warga sejak sekarang bisa merancang aktivitas kehidupan untuk mengisi perjalanan waktu sampai tahun 2030.Misalnya saja, areal hunian yang ditempati saat ini bisa berubah menjadi kawasan bisnis atau menjadi sarana publik. Dengan demikian, warga sejak sekarang sudah punya gambaran untuk melakukan aktivitasbaru sesuai dengan perkembangan Kota Jakarta.
RUANG DISKUSI
JCPG dilengkapi fasilitas ruang diskusi yang mampu menampung sekitar 40 orang. Selain itu ada ruang perpustakaan yang memiliki ratusan buku tentang perencanaan tata ruang, arsitektur dan tata kota .
"Kita patut bersyukur bahwa kini Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia telah mempunyai JCPG atau yang lebih terkenal dengan nama Jakarta City Planning Center . Maksud tujuan pembangunan JCPG ini adalah untuk memberikan pemahaman luas dan detail tentang proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatantata ruang Provinsi DKI Jakarta kepada warga,"kata Gubernur Fauzi Bowo.Di sini masyarakat dapat memanfaatkan segala informasi yang ada pada Jakarta City Planning Gallery (JCPG).
HASIL KERJA KERAS
JCPG tersebut merupakan hasil kerja keras Dinas Tata Ruang DKI Jakarta dengan maksud agar warga Jakarta dapat terlibat langsung dalam penataan ruang kota Jakarta . JCPG tersebut terdiri atas maket utama dengan ukuran 3 meter x 6 meter, maket mono-chrome berukuran 1 meter x 5 meter, tiga maket kecil dengan ukuran 1 meter x 1 meter, masing-masing den-gan skala 1750, pada market uta a kita dapat melihat gambaran sebagian besar Kota Jakarta, dari arah utara ke selatan serta dari arah barat ke timur. Walaupun belum menampilkan gambaran keseluruhan, tetapi cukup memberikan informasi yang dapat memperkaya pengetahuan tentang masa lalu, kini dan akan datang suasana ibukota.
BELUM SELESAI
Kepala Dinas Tata Kota DKI jakarta Ir Wiriyatmoko MT sebelumnya mengatakan, maket besar di galeri ini belum menggambarkan keseluruhan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010- 2030. Baru 20 persen wilayah Jakarta yang tergambar pada maket."Kalau semua wilayah Jakarta dibuat maket, tempat yang ada tidak cukup.Nanti kami cari tempat yang lebih lapang sehingga semua wilayah Jakarta bisa tergambar," katanya.
Wilayah yang tercakup dalam maket itu adalah kawasan pengembangan utama di Jakarta, seperti Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto, MT Haryono, Monas, Senayan, dan Kanal Barat.Dinas Tata Kota masih melanjutkan penyelesaian maket tersebut setelah ada ruang yang lebih luas untuk memuat maket.
HINDARI TUMPANG TINDIH
Pada saat peresmian galeri, Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Menteng, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Cengkareng, dan Kecamatan Kebon Baru menerima sertifikat ISO 9001 2008. Sertifikat itu sebagai bentukapresiasi keberhasilan dalam penataan ruang di setiap wilayah.H. Ferial Sofyan, Ketua DPRD DKI Jakarta, berharap agar usaha Pemprov DKI Jakarta untuk memberi informasi Tata Kota Jakarta kepada masyarakat dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan.
Menurut Ferial, denga adanya galeri tersebut, maka perencanaan Jakarta ke depan sudah tergambar sehingga dapat mengindari tumpang tindih penggunaan lahan. Jakarta diharapkan semakin tertib, aman dan nyaman bagi setiap warganya."Silakan datang dan pelajari perencanaan Kota Jakarta tercinta ini. Kalau ada kritik dan saran dari masyarakat mengenai tata kota Jakarta bisa disampaikan di sana ,"kata Ferial.